MAKALAH
TENTANG
SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK
DAN EKONOMI MASA
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)
DISUSUN
OLEH :
Ø
SITI
ZAENAB
Ø
ULFIA
Ø
NISA
NURSAFITRI
Ø
SAEPUDIN
Ø
UJANG
NURJAMAN
SMA
PLUS ALMANSURIYYAH BOJONGGENTENG SUKABUMI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya kami
dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul TENTANG SISTEM DAN STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)
Berdasarkan sumber-sumber yang kami dapat dari luar maupun
dari dalam, walaupun masih banyak kekurangan. Makalah ini dimaksudkan
untuk memberikan informasi mengenai SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
(1959-1965),
Diharapkan bahwa makalah ini membantu pembaca untuk memahami
dengan lebih baik tentang SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965). Kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, disebabkan
karena terbatasnya kemampuan kami, oleh karena itu saran dan kritik yang
bersifat membangun sangat kami perlukan dari pembaca. Semoga Makalah ini
bermanfaat bagi kita semua.
DAFTAR ISI :
Kata Pengantar ................................................................................................
Daftar Isi
..........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar belakang ...........................................................................................
2.
Tujuan
........................................................................................................
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Dinamika Politik Masa
Demokrasi Terpimpin
1.
Menuju Demokrasi Terpimpin .........................................................
2. Peta Kekuatan Politik
Nasional
.........................................................
3.
Pembebasan Irian Barat
...................................................................
4.
Konfrontasi Terhadap Malaysia
........................................................
B. Perkembangan Ekonomi Masa
Demokrasi Terpimpin
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan .....................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
...........................................................................................
BAB I
Pendahuluan
1.
Latar belakang
Latar belakang dicetuskannya
sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
a.
Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan
separatis pada masa demokrasi
liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
b.
Dari segi perekonomian : Sering terjadinya
pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang
dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga
pembangunan ekonomi tersendat.
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh
Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang
digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.
Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante.
Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang
diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan
dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden
Soekarno tersebut.
Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :
· 269 orang setuju untuk
kembali ke UUD 1945
· 119 orang tidak setuju
untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali
ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota
konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti
yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno
mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret
Presiden 5 Juli 1959 :
a.
Tidak berlaku kembali UUDS 1950
b.
Berlakunya kembali UUD 1945
c.
Dibubarkannya konstituante
2. Tujuan
Makalah ini mempunyai tujuan untuk
menambah wawasan dan pengetahuan mengenai SISTEM dan STRUKTUR POLITIK dan EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965) bagi para pembaca. Disamping
itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para
pembaca bahwa kami menjelaskan SISTEM dan STRUKTUR
POLITIK dan EKONOMI MASA
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)
BAB II
Pembahasan
A.
Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin
1.
Menuju Demokrasi Terpimpin
Kehidupan social politik Indonesia pada masa Demokrasi
Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional.
Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat
dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan konstituante yang dibentuk melalui
Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru
bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan basar terhadap pemilu
1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik.
Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada.
Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya cabinet berkaki
empat yang anggotanya tersiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri
dari golongan fungsional di dalalam masyarakat.
Presiden menekankan bahwa Demokrasi Liberal tidak
sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggati dengan
suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Demokrasi
Terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan
politik, kehidupan social dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal
sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang tekandung dalam konsepsi
tersebut:
·
Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan system demokrasi
terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat
secara seimbang.
·
Pembentukan cabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat
yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan funsional
atau golongan karya.
Upaya menuju Demokrai Terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan
Dewan Nasional pada 6 mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu
keputusan pada tanggal 19 februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrsi Terpimpin dalam
rangka kembali ke UUD 1945.
Pada tanggal 3 juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr.
Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota
Dewan Nasional (Roeslan Abdoel Gani dan Moh. Yamin), serta ketua Mahkamah Agung,
Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil.
Mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pada hari minggu, 5 juli
1959 pukul 17.00 uoacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit, 3 hal pokok
Dekrit oleh Presiden Soekarno
1.
Menetapkan pembubaran
konstituante
2.
Menetapkan UUD 1945
berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai
tanggal penetaoan dekrit dan tidak berlakunya lagu UUD sementara (UUDS)
3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR
ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Sehari sesudah Dekrit Presiden 5 juli 1959, Perdana Menteri Djuanda
mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan.
Kemudian pada 10 juli 1959, Soekarno mengumumkan cabinet baru yang disebut
Kabinet Kerja. Dalam cabinet ini Soekarno berlau sebagai Perdana Menteri, dan
Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua wakil yaitu dr. Leimana dan dr.
Subandrio.
Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringtan kemerdekaan RI,
Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden
Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup
revolusi, gotong royong, domokrasi, anti imperialism-imperialisme, anti
demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato terebut diberi judul
“Penemuan Kembali Revoluso Kita”.
Sementara itu konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirya terjadi
ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 diajukan oleh
pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dambak pembubaran DPR oelh Presiden
Soekarno pada tanggal 5 maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR).
Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan
partai politik namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu
Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik dan golongan fungsional.
2.
Peta Kekuatan Politik Nasional
Antara tahun 1960-1965, kekuatan poitik pada waktu itu
terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh
kekuasan Negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kekutan politik baru
lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952
dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi “menempel”
pada Presiden Soekarno.
Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk cabinet
Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangn dar kalangan
Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh
kedudukan dakam MPRS, DPRGR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam
Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR).
Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya
dalam rangka mematahkan pembinaan territorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD.
Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumata Utara), Peristiwa Jengkol. Upaya
merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan
setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik pki disini adalah
menguasai desa untuk mengepung kota.
3.
Pembebasan Irian Barat
Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi
pekerjaan rumah cabinet RI adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang
telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak tidak berhasil mengembalikan Irian
Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957, jalan lain yang
dilakukan adalah elancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai
pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh.
Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi
politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya
melalui jalur militer. Dalam rangka perjuanganpembebasan Irian Barat, Presiden
Soekarno pada tanggal 19 desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta,
mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda
yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut
adalah :
A.
Gagalkan pembentukan
Negara boneka Papua buatan Belanda.
B.
Kibarkan Sang Merah Putih
di Irian Barat.
C.
Bersiaplah untuk
mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan
bangsa.
Akhirnya pada tanggal 15
agustus 1962 ditanda tangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan
pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai perjanjian New York.
Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari
pihak Belanda ke PBB.
4.
Konfrontasi Terhadap Malaysia
Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan
Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut
menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dianggap sebagai
proyek Neokoloniaisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia, oleh karena
itu berdirinya Negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia.
Untuk meredekan ketegangan di anatar tiga Negara
tersebut kemudian diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philiphina dan
Indonesia) di Filiphina pada tanggal 31 juli-5 agustus 1963. Untuk menjalankan
konfrontasi dwikora, Presiden Soekarno membentuk komando Siaga dengan Marsekal
Madya Oemar Dani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah
memutuskan melakukan knfrntasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi
terus dilakukan. Presiden Ri menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal
20 juni 1964.
B.
Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi
terpimpin, sebagai awl berlakunya herordering ekonomi. Dimana
lat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh
Negara atau minimal di bawahpengawasan Negara. Kondisi ekonomi dan keuangan
yang ditinggalkan dari masa demokasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden
Soekarno. Langkah yang dilakukan anatara lain membentuk Dewan Prancang Nasional
(Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500
dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.
Kebjakan sanering yang dilakukan pemerintah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang
berlaku tanggal 25 agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Bertujuan mengurangi
banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keungan dan
perekonomian Negara. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah
adalah membentuk panitia 13. Anggota panitia melibatkan ahli ekonomi, pimpinan
partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPR), pimpinan
DPR, DPA. Panitia ini menghasilan konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai
starategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara
lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta
dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas,
kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Demokrasi secara umum merupakan system pemerintahan
yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya.
Namun ada juga yang menyatakan suatu system politik yang dimana kebijakan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif
oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan
politik.
Dalam demokrasi kebijakan rakyat menjadi
prioritas suatu sistem, di Indonesia sistem demokrasi yang digunakan adalah
demokrasi pancasila dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan
bermusyawarah diharapkan
dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat, suatu harapan yang sebenarnya sangat sulit dapat
diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara.
Di masa Demokrasi Terpimpin, peranan lembaga eksekutif
jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya. Peranan
dominan lembaga eksekutif tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Lembaga
eksekutif mendominasi sistem politik, dalam arti mendominasi lembaga-lembaga
tinggi negara lainnya maupun melakukan pembatasan atas kehidupan politik.
Partai politik dibatasi dengan hanya memberi peluang berkembangnya
partai-partai berideologi nasakom.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar