CONTOHMAKALAH TENTANG SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

MAKALAH

TENTANG SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK

DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

DISUSUN OLEH :

Ø SITI ZAENAB

Ø ULFIA

Ø NISA NURSAFITRI

Ø SAEPUDIN

Ø UJANG NURJAMAN

SMA PLUS ALMANSURIYYAH BOJONGGENTENG SUKABUMI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul TENTANG SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Berdasarkan sumber-sumber yang kami dapat dari luar maupun dari dalam, walaupun masih banyak kekurangan. Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965),

Diharapkan bahwa makalah ini membantu pembaca untuk memahami dengan lebih baik tentang SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965). Kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, disebabkan karena terbatasnya kemampuan kami, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan dari pembaca. Semoga Makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI :

Kata Pengantar ................................................................................................

Daftar Isi ..........................................................................................................

BAB  I

PENDAHULUAN

1.    Latar belakang ...........................................................................................

2.    Tujuan ........................................................................................................

BAB  II

PEMBAHASAN

A.   Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

1.       Menuju Demokrasi Terpimpin .........................................................

2.       Peta Kekuatan Politik Nasional .........................................................

3.       Pembebasan Irian Barat ...................................................................

4.       Konfrontasi Terhadap Malaysia ........................................................

B.    Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan .....................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

                       

BAB  I

Pendahuluan

1.     Latar belakang

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :

a.    Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.

b.    Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

c.     Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

                                                   

Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :

·      269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945

·      119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

a.    Tidak berlaku kembali UUDS 1950

b.    Berlakunya kembali UUD 1945

c.     Dibubarkannya konstituante

d.    Pembentukan MPRS dan DPAS

2.       Tujuan

Makalah ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai SISTEM dan STRUKTUR POLITIK dan EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965) bagi para pembaca. Disamping itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca bahwa kami menjelaskan SISTEM dan STRUKTUR POLITIK dan EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

                                                                              

BAB  II

Pembahasan

A.             Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

1.    Menuju Demokrasi Terpimpin

Kehidupan social politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan basar terhadap pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya cabinet berkaki empat yang anggotanya tersiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalalam masyarakat.

Presiden menekankan bahwa Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggati dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan social dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang tekandung dalam konsepsi tersebut:

·      Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan system demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.

·      Pembentukan cabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan funsional atau golongan karya.

Upaya menuju Demokrai Terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrsi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.

Pada tanggal 3 juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional (Roeslan Abdoel Gani dan Moh. Yamin), serta ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pada hari minggu, 5 juli 1959 pukul 17.00 uoacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit, 3 hal pokok Dekrit oleh Presiden Soekarno

1.    Menetapkan pembubaran konstituante

2.    Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetaoan dekrit dan tidak berlakunya lagu UUD sementara (UUDS)

3.    Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Sehari sesudah Dekrit Presiden 5 juli 1959, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 juli 1959, Soekarno mengumumkan cabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam cabinet ini Soekarno berlau sebagai Perdana Menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua wakil yaitu dr. Leimana dan dr. Subandrio.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringtan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, domokrasi, anti imperialism-imperialisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato terebut diberi judul “Penemuan Kembali Revoluso Kita”.

Sementara itu konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dambak pembubaran DPR oelh Presiden Soekarno pada tanggal 5 maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik dan golongan fungsional.

2.    Peta Kekuatan Politik Nasional

Antara tahun 1960-1965, kekuatan poitik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasan Negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kekutan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno.

Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk cabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangn dar kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dakam MPRS, DPRGR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR).

Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan territorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumata Utara), Peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik pki disini adalah menguasai desa untuk mengepung kota.

3.    Pembebasan Irian Barat

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah cabinet RI adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak tidak berhasil mengembalikan Irian Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957, jalan lain yang dilakukan adalah elancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur militer. Dalam rangka perjuanganpembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah :

A.             Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda.

B.              Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.

C.              Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Akhirnya pada tanggal 15 agustus 1962 ditanda tangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB.

4.    Konfrontasi Terhadap Malaysia

Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokoloniaisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia, oleh karena itu berdirinya Negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. 

Untuk meredekan ketegangan di anatar tiga Negara tersebut kemudian diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philiphina dan Indonesia) di Filiphina pada tanggal 31 juli-5 agustus 1963. Untuk menjalankan konfrontasi dwikora, Presiden Soekarno membentuk komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan knfrntasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Ri menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 juni 1964.

B.             Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awl berlakunya herordering ekonomi. Dimana lat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara atau minimal di bawahpengawasan Negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan anatara lain membentuk Dewan Prancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.

 Kebjakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keungan dan perekonomian Negara. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk panitia 13. Anggota panitia melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilan konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai starategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Demokrasi secara umum merupakan system pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun ada juga yang menyatakan suatu system politik yang dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik.

 Dalam demokrasi kebijakan rakyat menjadi prioritas suatu sistem, di Indonesia sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi pancasila dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat, suatu harapan yang sebenarnya sangat sulit dapat diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara.  

Di masa Demokrasi Terpimpin, peranan lembaga eksekutif jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya. Peranan dominan lembaga eksekutif tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Lembaga eksekutif mendominasi sistem politik, dalam arti mendominasi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya maupun melakukan pembatasan atas kehidupan politik. Partai politik dibatasi dengan hanya memberi peluang berkembangnya partai-partai berideologi nasakom.

SAMA PLUS ALMANSURIYYAH

MAKALAH

TENTANG PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM

DI NUSA TENGGARA DAN DI SUMATRA

Disusun oleh :

Ø Ani Wahidah

Ø Muhammad Rafiq

Ø Muhammad Irfan

Ø Muhammad Mulyana

Ø Aldi Wahyudin

Ø Riswandi

Ø Usman Gunawan

SMA Plus Almansuriyyah Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Kerajaan Islam di Nusa Tenggara dan Pulau  Sumatera

Berdasarkan sumber-sumber yang kami dapat dari luar maupun dari dalam, walaupun masih banyak kekurangan. Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai sejarah masuknya islam ke Indonesia, juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses masuknya islam ke Indonesia serta menjelaskan islam pada masa yang akan datang.

Diharapkan bahwa makalah ini membantu pembaca untuk memahami dengan lebih baik tentang Sejarah Masuknya Islam ke Nusantara. Kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, disebabkan karena terbatasnya kemampuan kami, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan dari pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI :

Kata Pengantar ................................................................................................

Daftar Isi ..........................................................................................................

BAB  I

PENDAHULUAN

1.    Latar belakang ...........................................................................................

2.    Tujuan ........................................................................................................

BAB  II

PEMBAHASAN

A.   Masuk Dan Berkembangnya islam

1.    Perkembangan Islam Di Nusa Tenggara ...............................................

2.    Perkembangan Islam Di Sumatra .........................................................

B.    Kerajaan-kerajaan islam

1.    Kerajaan Islam Di Nusa Tenggara .........................................................

2.    Kerajaan Islam Di Sumatra ...................................................................

BAB III 

PENUTUP

Kesimpulan .....................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

BAB I

Pendahuluan

1.    Latar Belakang

Sejak zaman pra sejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual disana menarik bagi para pedagang, dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera, untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatra dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 M sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri (Aceh), Barus, dan Palembang di Sumatra; Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa.

Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Mereka tidak hanya membeli dan menjajakan barang dagangan, tetapi ada juga yang berupaya menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini bersamaan dengan kehadiran para pedagang Arab tersebut. Meskipun belum tersebar secara intensif ke seluruh wilayah Indonesia.

2.    Tujuan

Makalah ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses perkembangan islam di Indonesia bagi para pembaca. Disamping itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca bahwa kami menjelaskan sejarah perkembangan islam dan perkembangan pada masa yang akan datangnya.

BAB II

Pembahasan

A.   Masuk Dan Berkembangnya Islam

1.    Perkembangan Islam Di Nusa Tenggara

Diperkirakan sejak abad ke-16 Islam hadir di daerah Nusa Tenggara (Lombok). Islam di lombok diperkenalkan oleh Sunan Perapen (putra Sunan Giri). Kemungkinan masuknya Islam ke Sumbawa ini dengan melalui Sulawesi, yaitu melalui dakwah para muSbalig dari Makasar antara tahun 1540-1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah Kerajaan Selaparang.

2.    Perkembangan Islam Di Sumatra

Pada pertengahan abad ke-13, di Sumatera telah berdiri kerajaan Islam Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, kerajaan ini terletak di pesisir timur laut aceh yang sekarang merupakan wilayah Kabupaten Lhouksumawe. Samudera Pasai adalah sebuah kerajaan maritim, samudera pasai telah mengadakan hubungan dengan Sultan Delhi di India pada pelayaran kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai negara Islam

B.    Kerajaan kerajaan islam

1.    Kerajaan Islam Di Nusa Tenggara

a.    Kerajaan Selaparang

Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada diSelaparang (sering pula diucapkan dengan Seleparang), yang saat ini kurang lebih lebih berada di desa Selaparang, kecamatan Swela, Lombok Timur.

Minim sekali yang dapat diketahui tentang sejarah Kerajaan Selaparang, terutama sekali tentang awal mula berdirinya. Namun, tentu saja terdapat beberapa sumber objektif yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun Lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok.

Selaparang merupakan pusat Kerajaan Islam di Lombok. Selaparang di bawah Pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itu Selaparang mengalami zaman keemasan, memegang, dan lain-lain. Konon Sunan Perapen meneruskan dakwahnya dari lombok terus ke Sumbawa. Selaparang juga mengembangkan hubungan antara Kerajaan Gowa dan Lombok dipererat dengan cara pernikahan seperti Pemban Selaparang, Pemban Pejanggik, dan Pemban Parwa.

Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667-1668 Masehi. Namun demikian, Kerajaan Selaparang harus rnerelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di samping itu, laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gelgel (Bali). Selaparang pernah dua kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan Kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi, akan tetapi kedua-duanya dapat ditumpas habis, dan tentara Gelgel dapat ditawan dalam jumlah yang cukup besar pula.

Disebutkan bahwa seorang raja muda bernama Sri Dadelanatha, dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat karena saat itu (1630 Masehi) daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu sekitar tanggal 30 November 1648 Masehi, putera mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayaman dengan gelar Pemban Aji Komala, dilantik di Sumbawa menjadi SulthanSelaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.

Setelah terjadinya Perjanjian Bongayana pada tanggal 18 November 1667, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC. Dengan keadaan tersebut, maka pusat Kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada tahun 1673. Tujuan pemindahan tersebut adalah untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Gowa. Alasan Kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa adalah karena Sumbawa dipandang lebih strategis dari pada pusat pemerintahan di Selaparang. Disamping itu juga mengingat adanya ancaman dan serangan dari VOC yang terjadi terus menerus.

Kesultanan Bima

Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Rajanya yang pertama masuk Islam ialah Ruma Ta Ma Bata Wada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair(1611-1640).Namun,setelah terus-menerus melakukan perlawanan terhadap intervensi politik dan monopoli perdagangan VOC.ketika VOC mau memperbaharui perjanjian dengan Bima pada tahun 1668,Sultan Bima,Tureli Nggampo,menolaknya.ketika Tambora merampas Kapal VOC pada 1675,raja Tambora,Kalongkong dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan  keris-keris pusakanya kepada Holsteijn.pada tahun 1691,ketika permaisuri Kerajaan Dompu terbu.nuh,Sultan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dalam Penjara.kerajaan-kerajaan di Lombok,Sumbawa,Bima,dan lainnya selama abad 18 dan akhir abad itu terus melakukan pemberontakan dan peperangan karena pihak VOC mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut,bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan.

Pembicaraan mengenai sejarah Kesultanan Bima dapat diperkaya oleh gambaran terperinci dalam Syair Kerajaan Bima yang menurut telaah filologi Henri Chambert-Loir diperkirakan dikarang sebelum tahun 1833,sebelum Raja Bicara abdul Nabi meletakan Jabatan dan digantikan oleh Putranya.Syair itu dikarang oleh Khatib Lukman,barang kali pada  tahun 1830.Syair itu ditulis dengan huruf Jawa dan berbahasa Melayu.Syair itu menceritakan empat peristiwa yang terjadi di Bima pada awal abad 19, yaitu letusan Gunung Tambora(1815) wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid pada mei 1819. serangan bajak laut dan Pemberontakan Sultan Ismail pada 26 November 1819.

Sampai kini jejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubaligh asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut, seluruh penduduk Bima adalah para Muslim sejak mula.Selain Sumbawa, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa dan mengajarkan Islam di sana. Hingga kini, beberapa kata di suku-suku Lombok banyak kesamaannya dengan bahasa Bugis

2.       Kerajaan Islam Di Sumatra

a.    Kerajaan Perlak

Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-3 H (9 M). Disebutkan pada tahun 173 H, sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perlak membawa angkatan dakwah di bawah pimpinan nakhoda khalifah. Kerajaan Perlak didirrikan oleh Sayid Abdul Aziz (Raja Pertama Kerajaan Perlak) dengan gelar Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah. Pada akhir abad ke 12, di pantai timur Sumatera terdapat negara Islam bernama Perlak. Nama itu kemudian dijadikan Peureulak, didirikan oleh para pedagang asingg dari Mesir, Maroko, Persia, Gujarat, yang menetap di wilayah itu sejak awal abad ke 12. Pendirinya adalah orang Arab suku Quraisy. Pedagang Arab itu menikah dengan putri pribumi, keturunan raja Perlak. Dari perkawinan tersebut  ia mendapat seorang anak bernama Sayid Abdul Aziz. Sayid Abdul Aziz adalah sultan pertama negeri Perlak. Setelah dinobatkan menjadi sultan negeri Perlak, bernama Alaudin Syah. Demikian ia dikenal sebagai sultan Alaidin Syah dari negeri Perlak.

     Angkatan dakwah yang dipimpin nakhoda khalifah berjumlah 100 orang, yang terdiri dari orang Arab, Persia, dan India. Mereka ini menyiarkan Islam pada penduduk setempat dan keluarga istana. Salah seorang dari mereka yaitu Sayid Ali dari suku Quraisy kawin dengan seorang putri yakni Makhdum Tansyuri, salah seorang adik dari Maurah Perlak yang bernama Syahir Nuwi. Dari perkawinan ini lahirlah Sayid Abdul Aziz, putra campuran Arab Perlak pada tahun 225 H.

Kerajaan ini mengalami masa jaya pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat (622-662 H/1225-1263 M).Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamiah. Sultan mengawinkan dua putrinya: Putri Ganggang Sari (Putri Raihani) dengan Sultan Malikul Saleh dari Samudra Pasai serta Putri Ratna Kumala dengan Raja Tumasik (Singapura sekarang).

Perkawinan ini dengan parameswara Iskandar Syah yang kemudian bergelar Sultan Muhammad Syah.Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat kemudian digantikan oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat (662-692 H/1263-1292 M). Inilah sultan terakhir Perlak. Setelah beliau wafat, Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai dengan raja Muhammad Malikul Dhahir yang adalah Putra Sultan Malikul Saleh dengan Putri Ganggang Sari.

Perlak merupakan kerajaan yang sudah maju. Hal ini terlihat dari adanya mata uang sendiri. Mata uang Perlak yang ditemukan terbuat dari emas (dirham), dari perak (kupang), dan dari tembaga atau kuningan.

b.    Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh  dan terletak di pesisir Timur Laut Aceh. Kapan berdirinya Kesultanan Samudera Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, menurut Uka Tjandrasasmita (Ed) dalam buku Badri Yatim, menyatakan bahwa  kemunculannya sebagai kerajaan Islam  diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 M, sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Berdasarkan berita dari Ibnu Batutah, dikatakan bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Al Saleh (1297 M), Raja pertama Samudra Pasai.

Malik Al-Saleh, raja pertama kerajaan Samudera Pasai, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Dalam Hikayat Raja-raja Pasai disebutkan nama Malik Al-Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam setelah mendapat mendapatkan seruan dakwah dari Syaikh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekkah.

Pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana sejak awal abad ke-13 M, didukung oleh berita China dan pendapat Ibn Batutah yang mengunjungi Samudera Pasai pada pertengahan abad ke 14 M (tahun 746 H/1345 M). Dalam kisah perjalanannya ke Pasai, Ibnu Battutah menggambarkan Sultan Malikul Zhahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Zhahir tidak pernah bersikap sombong. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battutah.

Samudera Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Sultan Maliku Zhahir juga mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara.

Kehidupan masyarakat Samudera Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahnya bersifat Theokrasi (berdasarkan ajaran Islam) rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja raja Pasai membina persahabatan dengan Campa, India, Tiongkok, Majapahit dan Malaka.

Selama abad 13 sampai awal abad 16, Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham.

c.     Kerajaan Aceh

Kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Machmud berpendapat, sebagaimana yang dikutip dalam buku Badri Yatim, bahwa kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 M, di atas puing-puing kerajaan Lamuri, oleh Muzaffar Syah (1465-1497 M). Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam.

Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Syah. Ketika Mughayat Syah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Saat itu, sekitar tahun 1511 M, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Peurelak (di Aceh Timur), Pedir (di Pidie), Daya (Aceh Barat Daya) dan Aru (di Sumatera Utara) sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mughayat Syah dikenal sangat anti pada Portugis, karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak saat itu, kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang luas, hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya.

Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Aceh Darussalam semakin meluas sampai di Bengkulu di pantai Barat, seluruh Pantai Timur Sumatera, dan Tanah Batak di pedalaman. Kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat, terutama dengan Gujarat, Arab, dan Turki.

Puncak kekuasaan kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1608-1637 M). Pada masa ini merupakan masa paling gemilang bagi Aceh, di mana kekuasaannya meluas dan terjadi penyebaran Islam hampir di seluruh Sumatera.

Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Di Aceh dibangun masjid Baiturrahman, rumah-rumah ibadah, dan lembaga-lembaga pengkajian Islam. Di Aceh tinggal ulama-ulama tasawuf yang terkenal, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syaikh Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf As-Sinkili.

BAB III

KESIMPULAN

a.       Proses penyebaran islam di nusa tenggara termasuk Indonesia dilakukandengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan melalui seni dan budaya.

b.      Maanfaat mempelajari ilmu sejarah islam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses perkembangan islam.

c.       Adapun hikmah dari mempelajari sejarah perkembangan islam ini yaitu Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian, selain itu penyebar ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras.